oleh: Anang Zubaidy, SH.

A. Latar Belakang Masalah

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.[1] Causa prima terjadinya negara menurut pendapat ini, adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Berdasarkan teori kenegaraan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum (universal) fungsi negara adalah mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Namun, menurut Muchsan, selain fungsi yang bersifat universal di atas, negara juga memiliki beberapa fungsi lain yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan.[2] Fungsi reguler itu sendiri meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif.[3]

Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi Negara yang klasik (the clasical function of government). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (maintenance of peace and order) dan pertahanan dan keamanan (security). Fungsi yuridis mewajibkan Negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada Negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan Negara.

Prioritas pilihan kebijakan (beleid, policy) sebuah negara berkembang seperti Indonesia diletakkan pada kerangka akselerasi pembangunan. Pilihan tersebut menempatkan negara sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri sebagaimana ciri dasar dari konsep Negara Kesejahteraan (welfare state). Konsepsi Negara Kesejahteraan (welfare state) ini memberi pembenaran maksimalisasi peran negara dengan argumen untuk keberhasilan realisasai ide mensejahterakan masyarakat (burger), walaupun ukuran kualitatif pengertian kesejahteraan itu sendiri masih terus diperdebatkan.[4] Tujuan utama dari negara berkembang ini adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata.[5]

Sejarah bangsa Indonesia tidak berjalan linier dalam pilihannya pengutamaan fungsi negara antara fungsi reguler dengan fungsi pembangunan. Pada suatu masa, Indonesia harus mengutamakan fungsi pembangunan daripada fungsi regulernya. Sebaliknya, pada masa yang lain, Indonesia akan mengutamakan fungsi regulernya dibanding dengan fungsi pembangunan. Namun, sesuai dengan teori dengan kenegaraan, pelaksanaan kedua fungsi tersebut lebih tepat dilaksanakan secara selaras dan seimbang.

Pada masa krisis moneter melanda Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang menurun tajam serta resesi global, pemutusan hubungan kerja ()HK) massal menjadi sebuah keniscayaan. Di satu sisi, Negara akan disibukkan menjalankan fungsinya yang reguler untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Di sisi yang lain, masyarakat akan mencari pekerjaan alternatif untuk menopang kebutuhan hidupnya yang kian komplek. Pada saat inilah, lapangan kerja informal menjadi pilihannya. Salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Munculnya PKL bagai cendawan di musim hujan di saat naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok ini (PKL) mencoba mengais rizki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan.

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga semestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Fenomena serupa berupa maraknya PKL juga dialami wilayah perkotaan di Kabupaten Sleman. PKL di wilayah perkotaan Kabupaten Sleman. Sebagai wilayah kabupaten yang berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman memiliki wilayah strategis bagi pertumbuhan kelompok pekerja informal ini terlebih didukung dengan banyaknya kampus yang berada di daerah perbatasan dengan Kota Yogyakarta.

Membanjirnya PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Untuk hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. PKL sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal;
2. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat;

Pembuat Perda membatasi definisi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai ”pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang”.[6] Bagi pembuat Perda, salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Sleman. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya pengaturan PKL tersebut, Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 mengatur pula adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah Kabupaten yang disertai pula dengan sanksi bagi PKL yang tidak memiliki izin.[7] Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (dwangsom) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh PKL yang tidak berizin.

Pemerintah Kabupaten merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[8] Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan[9], baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen).[10]

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (dwangsom). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (dwangsom), implementasi paksaan pemerintahan (dwangsom) di Kabupaten Sleman khususnya dalam penertiban PKL Samirono baru-baru ini serta mengapa terdapat penolakan yang begitu kuat dari kelompok PKL atas tindakan paksaan pemerintahan (dwangsom) tersebut. Sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (dwangsom) oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut berdasarkan perspektif norma Hukum Administrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana paksaan pemerintahan (bestuurdwang) dapat dilaksanakan menurut norma hukum administrasi?
2. Bagaimana pelaksanaan paksaan pemerintahan (bestuurdwang) diimplementasikan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Samirono, Depok, Sleman?
3. Mengapa kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Samirono melakukan penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut?

C. Pembahasan

1. Pemerintah dan Tindakan Pemerintahan

Kata pemerintah daerah dari perkataan Inggris “government” dan Perancis “gouverment”, kedua-duanya berasal dari perkataan latin “gubernaculum” yang artinya kemudi. Secara etimologis (dalam bahasa Indonesia) pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek pemerintah adalah melakukan tugas atau kegiatan. Untuk menunjuk adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya.[11]

Kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri.[12] Pemerintahan merupakan keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain.[13]

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[14] Sebagaimana subjek hukum lainnya perorangan maupun badan hukum, pemerintahpun melakukan berbagai tindakan[15], baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen).[16]

Pengertian tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada kaitannya dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M Huisman adalah tindakan yang beradasar sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.[17]

Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara sehingga dikenal dengan tindakan hukum administrasi (administrative rechtshendeling). Menurut H.J Romeijn Tindaklan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.[18] Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum tersebut misalnya penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.

Sebagaimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang) dan lainnya yang menyebabkan akibat-akibat hukum tersebut menjadi tidak sah. Selain itu karena tindakan hukum itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan hukum pemerintahpun tidak boleh menyimpang ataupun bertentangan dengan peraturan yang besangkutan, yang dapat menyebabkan akibat hukum yang muncul menjadi batal (nietig) atau dapat dibatalkan (neitigbaaar).

Jadi pengertian tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara.[19] Berdasarkan pengertian itu Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan yaitu:[20]

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

2. perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.

4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Sebagai subjek hukum, Pemerintah atau administrasi negara mewakili dua instutusi yaitu jabatan pemerintahan dan sebagai badan hukum. Karena itu, dalam hukum administrasi negara dikenal dua macam tindakan hukum yaitu tindakan hukum publim (publiekrechtshendelingen) dan tindakan hukum privat (privaatrechtshandelingan).

Secara teoritis sangat sulit membedakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu berkenaan dengan hukum publik atau privat. Namun, hal ini dapat dilihat dari kedudukan pemerintah dalam menlakukan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah maka berlakulah hukum publik. Sedangkan jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas sebagai pemerintah maka hukum privatlah yang berlaku. Atau dengan kata lain jika pemerintah bertindak dalam hubungan keperdataan atau bukan sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum maka hukum privatlah yang berlaku. Bagir Manan mencontohkan jika Kabupaten (dalam hal ini dapat disebut sebagai pemerintah karena melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan) membeli beberapa mobil bus untuk kepentingan perusahaannya, maka ia tunduk pada hukum privat (perdata).[21]

Segala bentuk tindakan pemerintah baik yang bersifat publik ataupun privat didasarkan atas asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Asas legalitas merupakan salah satu unsur pokok dalam negara hukum, terlebih lagi jika ditinjau secara historis bahwa ide dasar tentang munculnya negara hukum disebabkan salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang penguasa (pemerintah atau negara) terhadap rakyatnya. Sehingga timbullah tuntutan negara hukum untuk membatasi kehendak penguasa yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak bagi penguasa. Dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini memiliki makna bahwa pemerintah harus tunduk kepada undang-undang atau semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.

2. Paksaan Pemerintah (Bestuurdwang)

Paksaan pemerintah (dwangsom) merupakan salah satu bentuk sanksi administratif sebagai akibat tidak dilaksanakannya peraturan yang bersifat umum maupun ketetapan/keputusan tata usaha negara yang bersifat individual. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:[22]

a. paksaan pemerintah (bestuursdwang)

b. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin subsidi, pembayaran, dll)

c. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

d. pengenaan denda administrasi (administratiev boete).

Paksaan pemerintah (bestuursdwang) dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) merupakan bagian dari sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (legale situatie).[23]

Pengenaan denda administrasi (administratiev boete) termasuk kualifikasi sanksi punitif. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (straffen) pada seseorang (uitsluitend de sancties die ertoe strekken om een pesoon te ‘straffen’). Sedangkan sanksi yang berupa penarikan kembali keputusan yang menguntungkan merupakan kualifikasi sanksi regresif (regressieve sancties), yakni sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi tersebut ditujukan pada keadaan semula, sebelum diterbitkannya ketetapan.[24]

Di Indonesia, paksaan pemerintah (bestuurdwang) sudah dikenal sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960[25] tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada penguasa daerah pada waktu itu untuk bertindak secara bestuurdwang. Tindakan bestuurdwang dimaksud yakni wewenang bagi Penguasa Daerah guna memerintahkan kepada seorang pemakai tanah tanpa izin untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala bidang dan orang yang menerima hak dari padanya atau dalam hal setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan dan ternyata belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah yang bersangkutan atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan atas biaya pemakai tanah sendiri.[26] Sementara itu di Belanda, paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[27]

Pelaksanaan paksaan pemerintah (bestuurdwang) adalah wewenang, bukan kewajiban.[28] Artinya, sebelum menjalankan bestuurdwang, badan pemerintah wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Di antara yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal; kepentingan pencegahan pengaruh preseden; dan kepentingan pihak ketiga (biasanya bagi orang-orang yang diam di sekitarnya). Selain pertimbangan di atas, patut pula dipertimbangkan kepentingan dari pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang ilegal; masalah-masalah praktis atau ketidakmungkinan; pembiayaan yang tinggi dari paksaan pemerintah (bestuurdwang); dan jika perlu ditindak sesuai hukum pidana (tidak menggunakan instrumen hukum administrasi).

Pelaksanaan paksaan pemerintah (bestuurdwang) wajib didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk KTUN. KTUN dimaksud harus dikeluarkan oleh Pejabat/Bada Tata Usaha yang berwenang seperti Kepala Daerah. Surat peringatan tertulis tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[29]

a. Peringatan itu tidak dapat diadakan secara tanpa ikatan.[30]

b. Perintah tertulis/peringatan tertulis harus memuat perintah yang jelas. Harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh warga negara yang mendapat surat pemberitahuan guna mencegah pemerintah mengambil tindakan-tindakan nyata.

c. Surat perintah harus memuat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.

d. Harus ditentukan suatu jangka waktu perintah harus dilaksanakan.

e. Perintah harus ditujukan pada yang berkepentingan, yang menurut kenyataan memang juga mampu mengakhiri pelanggaran itu. Bisa ditujukan langsung kepada pelanggar atau pihak yang memiliki tempat yang digunakan oleh pelanggar.

f. Eksplisit atau implisit harus nyata bahwa biaya-biaya dalam hal tata usaha negara harus berindak, akan dibebankan pada pelanggar.

Selain syarat-syarat di atas, N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana disarikan oleh Ridwan HR., menambahkan beberapa hal sebagai berikut:[31]

a. Harus menyebut organ yang berwenang yang memberikan peringatan tertulis tersebut.

b. Harus digambarkan dengan jelas pelanggaran yang nyata. Syarat ini muncul dari yurisprudensi, yaitu pembebaran yang jelas dari keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

c. Pemberian beban harus jelas dan seimbang.

d. Pemberian beban harus tak bersyarat.

e. Beban mengandung pemberian alasannya.

Dalam hal penerapan paksaan pemerintah (bestuurdwang), tata usaha negara harus pula memperhatikan syarat-syarat kecermatan.[32] Tata usaha negara selayaknya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi yang berkepentingan. Pembongkaran tidak perlu dilakukan dengan kasar.

3. Bestuurdwang dalam Penertiban PKL Samirono

Upaya penertiban PKL Samirono dimulai pada tanggal 27 Nopember 2007, dengan adanya surat dari Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Sleman perihal Pembongkaran Bangunan PKL yang terletak di Jl. Kolombo (depan UNY). Oleh pihak PKL Samirono, surat tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman karena mereka merasa belum pernah diajak musyawarah terkait rencana rencana relokasi PKL dari Jl. Kolombo (depan UNY). Bahkan, permintaan presentasi konsep yang diajukan oleh PKL tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Surat tersebut berbuntut evakuasi yang dilakukan oleh Satpol PP pada tanggal 11 Desember 2007 dinihari.

Mendapat ”surat peringatan” tersebut, PKL mencoba melakukan negosiasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pertemuan di ruang rapat Asek II Sekda Sleman, Rabu tanggal 12 Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tawaran relokasi ke sisi barat dari lokasi mereka berjualan saat ini. Pihak PKL Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman masih mempertimbangkan penawaran relokasi ke sisi barat dari lokasi mereka berjualan saat ini.[33]

Tawaran yang disampaikan tersebut akhirnya ditolak oleh kelompok PKL. Bahkan, puluhan PKL Samirono Abadi menggelar unjuk rasa dengan memblokir jalan dan merusak taman. Dalam aksinya yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 di Jalan di Colombo, Yogyakarta, mereka membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi blokir jalan yang hanya berlangsung sekitar 15 menit itu mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan cukup panjang.[34] Pada saat yang sama, para PKL tersebut juga menuntut dialog dengan Bupati Sleman. Namun sayang, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sleman.

Melihat kenyataan demikian, sebagaimana diberitakan pada harian Jawa Pos tanggal 19 Januari 2008 bahwa Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Samirono tetap pada pendiriannya. Mereka tetap bertekad berjualan di kawasan yang berada di depan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu. Bahkan, mereka menolak proses relokasi yang sebelumnya sudah disetujui. Para PKL tetap menjalankan aktivitasnya dengan menggelar lapak untuk jualan di depan Kampus UNY, kemarin (tanggal 18 Januari 2008). Ketua Paguyuban PKL Samirono Abadi, Kaisan Prabowo, mengungkapkan, proses relokasi yang sebelumnya ditawarkan sudah tidak bisa dilakukan. Relokasi direncanakan di sebelah timur Wisma MM UGM. “Pemilik lahan yang akan digunakan untuk relokasi tidak bersedia melepas lahannya karena akan digunakan sendiri,” ungkap Kaisan. Dengan kondisi itu, kata Kaisan, pihaknya tetap berpendirian berjualan di sekitar Samirono. “Karena proses relokasi sudah tidak bisa dilakukan maka kita tetap di sini (Samirono),” ucapnya.[35]

Proses evakuasi terhadap PKL terus berlanjut. Di sisi lain, puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Samirono, sebelah selatan Universitas Negeri Yogyakarta, menolak penggusuran lokasi dasarannya.[36] Mereka menyampaikan unek-uneknya dengan membentangkan spanduk dan poster di pagar kampus yang dulu bernama IKIP Negeri Yogyakarta itu. “Para pedagang tidak pernah diberitahu adanya penggusuran, tiba-tiba saja datang petugas ketertiban yang mengatakan akan segera menggusur tempat kami berjualan karena akan dipakai untuk taman,” ujar Sarwoko, Ketua Paguyuban PKL Abadi Samirono, Yogyakarta, kemarin (3 Maret 2008). Aksi tersebut tidak diwarnai dengan orasi. Mereka hanya memasang spanduk dan poster di lokasi strategis.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk tetap merelokasi PKL di Samirono tersebut didasarkan pada UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang PKL. Pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tersebut mewajibkan kepda setiap PKL untuk mengajukan izin lokasi. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu (vide Pasal 1 angka 2 Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004, permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Bagi PKL yang tidak memiliki izin, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Adapun prosedur penerapan sanksi tersebut dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Setiap kegiatan usaha PKL yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.

b. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

c. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Sementara Pasal 15 menyebutkan bahwa apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan (sebanyak 3 (tiga) kali), lokasi PKL dibongkar. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan paksaan pemerintahan (bestuurdwang) berupa pengosongan lokasi yang digunakan oleh PKL Samirono untuk berjualan.